Berau, 3 September 2025 – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan kompetitif.

Aplikasi SIKAP berfungsi sebagai basis data terintegrasi yang menyimpan rekam jejak dan profil kinerja para penyedia barang/jasa. Informasi tersebut meliputi pengalaman pekerjaan, kepatuhan kontrak, ketepatan waktu penyelesaian, hingga kualitas hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Kepala UKPBJ Kab. Berau menyampaikan bahwa kehadiran SIKAP bukan hanya memudahkan pemerintah dalam menilai kredibilitas penyedia, tetapi juga menjadi alat pengawasan yang dapat meminimalisasi risiko penyedia bermasalah.

“Melalui SIKAP, penyedia yang memiliki catatan baik akan lebih mudah mendapatkan peluang, sementara yang sering melakukan wanprestasi dapat teridentifikasi sejak awal. Ini adalah upaya membangun ekosistem pengadaan yang lebih sehat,” ujarnya.

Selain itu, SIKAP juga memberikan manfaat besar bagi penyedia, khususnya UMKM dan pelaku usaha lokal. Dengan mengisi profil dan data kinerja secara lengkap, penyedia dapat meningkatkan daya saingnya dalam mengikuti proses pengadaan di berbagai kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pun terus didorong untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha agar aktif memanfaatkan aplikasi ini. Dengan begitu, keterlibatan penyedia lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“SIKAP bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara pemerintah dan penyedia. Dengan data yang terbuka, publik bisa melihat bagaimana kinerja penyedia selama ini, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih transparan,” tambahnya.

Dengan penerapan SIKAP secara optimal, diharapkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan belanja, tetapi juga menjadi sarana memperkuat integritas, mendorong partisipasi UMKM, dan meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor.